PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DAN PEMBUKAAN DESK LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN...
Pencanangan Zona Integritas

PENCANANGAN ZONA INTEGRITAS DAN PEMBUKAAN DESK LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2019


  • 2019-11-08 s/d 2019-11-08
  • 08.00
  • Auditorium Kabupaten Dharmasraya

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan panataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean goverment menuju Aparatur Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Maksud dan tujuan dicanangkan Zona Integrasi di Kabupaten Dharmasraya kali ini adalah : "Sebagai komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik."

Perlu juga kami laporkan bahwa sebelum dilaksanakannya pencanangan Zona Integritas kali ini telah dilaksanakan beberapa kali sebagai berikut :

  1. Rapat pembentukan tim evaluasi serta menetapkan tim evaluasi dan penilai internal terhadap OPD;
  2. Melakukan identifikasi terhadap OPD yang berpotensi predikat bebas korupsi;
  3. Menetapkan 3 (tiga) OPD sebagai wilayah Zona Integritas Percontohan;
  4. Melakukan pembinaan terhadap OPD Zona Integritas;
  5. Mengusulkan hasil penilaian mandiri oleh tim internal untuk di reviu oleh tim pusat.

Dasar pelaksanaan dicanangkan Zona Integrasi di Kabupaten Dharmasraya adalah :

  1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan-RB No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang juknis perjanjian kerja dan pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Share Agenda

Komentar Agenda