Kerjasama

KERJASAMA/ KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH

  1. Kerja sama dengan BPK
    Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan tertib aturan maka Inspektorat selalu melakukan fasilitasi dan pendampingan serta menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK termasuk penilaian opini WTP tahun 2017 dan Pemeriksaan yang dilakukan saat ini untuk tahun 2018.
  1. Kerjasama dengan KPK
  • RAD PPK-KPK;
  • Kegiatan sosialisasi LHKPN;
  • Melaporkan LHKPN;
  • Pemberian Sanksi terhadap yang tidak melaporkan LHKPN (Laporan LHKPN tahun 2018 tercapai 100%);
  • Unit Pengendalian Gratifikasi ( UPG).
  1. Kerjasama dengan Kepolisian
  • Kerjasama tersebut kita lakukan dengan telah dilantiknya Satgas Saber Pungli dan kegiatan Sosialisasi Saber Pungli.
  1. Kerjasama Dengan Kejaksaan
  • Dengan terbentuknya Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan.
  1. Kerjasama dengan APH
  • Naskah Perjanjian Kerjasama dengan APH belum ditandatangani karena menunggu dari pusat.
  1. Kerja sama dengan BPKP
  • Dalam Penilaian maturitas SPIP dimana tahun2016/2017 Kabupaten Dharmasraya masih dalam Kondisi Rintisan ( Level ) dan setelah dilakukan Bimtek yang dilaksanakan oleh Inspektorat bekerja sama dengan BPKP. Setelah di ajukan Self Assesment ( SA ) dan dinilai Quality Assurance oleh BPKP pada akhir tahun 2107 Kabupaten Dharmasraya dapat mencapai level 3 ( terdefinisi ) dengan nilai 3, 010;
  • Kerjasama juga dilakukan dalam hal peningkatan kapabilitas APIP tahun 2016/2017 dan tahun 2018. Pada awal tahun 2017 Peningkatan Kapabilitas ( PK ) APIP Kabupaten Dharmasraya dapat mencapai level 2, Inspektorat mengajukan SA Level 3 dan hasilnya dapat mencapai Level 3 dengan catatan, selanjutnya pada minggu ke 4 bulan April 2018 Inspektorat Kabupaten Dharmasraya mengajukan SA PK-APIP Level 3 penuh tahun 2018;
  • Kerjasama dalam penyelenggaraan Dana Desa, dengan kegiatan antara lain:
  • Monev Dana Desa
  • Laporan Triwulan PBJ dan Dana Desa.
  • Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes ).
  1. Kerjasama dengan Inspektorat Provinsi
  • Kerjasama dengan Inspektorat Provinsi berupa Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pembratasan Korupsi;
  • Kerjasama Audit nilai dan Laporan.

Share

Komentar